PEMATANGSIANTAR, BERITA INDONESIA — Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) SULUH resmi melayangkan surat keberatan kepada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara (UID Sumut) terkait jawaban atas permohonan informasi publik mengenai kegiatan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) selama lima tahun terakhir.
Keberatan tersebut tertuang dalam surat Nomor 027/LPM-SULUH/X/2026. LPM SULUH menilai jawaban PLN UID Sumut melalui surat Nomor 6455/STH.03.03/F08000000/2026 tertanggal 5 Oktober 2026 belum menjawab substansi informasi yang diminta dan lebih banyak memuat penjelasan normatif mengenai regulasi internal serta mekanisme pengawasan.
“PLN itu milik publik, bukan milik kelompok. Kalau memang bersih, buka datanya,” tegas Sekretaris LPM SULUH, Johannes Sakti Sembiring.

Tiga Klaster Data P2TL yang Diminta
Sebelumnya, LPM SULUH mengajukan permohonan informasi publik yang mencakup tiga kelompok data terkait pelaksanaan P2TL di wilayah kerja PLN UID Sumut selama lima tahun terakhir.
Pertama, data pengadaan barang dan jasa terkait P2TL, meliputi daftar paket pengadaan, nilai anggaran, nilai kontrak, metode pengadaan, serta identitas penyedia. Informasi tersebut diminta untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan.
Kedua, data pelaksanaan P2TL, berupa jumlah pemeriksaan, jumlah pelanggan yang diperiksa, jumlah temuan pelanggaran, serta rekapitulasi tindak lanjut di seluruh wilayah kerja PLN UID Sumut. Permintaan ini tidak mencakup data pribadi pelanggan.
Ketiga, data penerimaan terkait P2TL, meliputi total tagihan yang diterbitkan berdasarkan hasil penertiban, total pembayaran yang diterima, serta mekanisme pencatatan dan pertanggungjawaban penerimaan tersebut.
Menurut LPM SULUH, data yang diminta diperlukan untuk menilai akuntabilitas pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, dan pengelolaan penerimaan yang berkaitan dengan P2TL.
Minta Dasar Hukum Jika Informasi Dikecualikan
LPM SULUH menegaskan bahwa apabila terdapat bagian informasi yang tidak dapat dibuka kepada publik, PLN UID Sumut perlu menjelaskan dasar hukum pengecualian secara spesifik, termasuk hasil uji konsekuensi apabila memang dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku.
LPM SULUH menilai penyebutan suatu dokumen sebagai dokumen internal perusahaan semata belum cukup untuk menjelaskan alasan hukum penolakan informasi.
“Bagi kami, keterbukaan informasi bukan sekadar memberikan surat balasan atau menjelaskan aturan secara umum. Yang kami minta adalah informasi dan data konkret, yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Johannes.
Ia menjelaskan, rentang data lima tahun terakhir penting untuk melihat pola pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan secara lebih menyeluruh.
Meski demikian, Johannes menegaskan bahwa permintaan informasi tersebut bukan merupakan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana.
“Apabila ada informasi yang memang dikecualikan, PLN harus menjelaskan dasar hukumnya secara spesifik, bukan hanya menyebutnya sebagai dokumen internal,” lanjutnya.
Berlandaskan UU Keterbukaan Informasi Publik
Keberatan LPM SULUH merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 2, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 35, dan Pasal 36.
Melalui surat keberatan tersebut, LPM SULUH meminta Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PLN UID Sumut menindaklanjuti permohonan sesuai prosedur dan tenggat waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
LPM SULUH menyatakan akan mempertimbangkan langkah lanjutan melalui mekanisme penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi serta menyampaikan pengaduan kepada instansi pengawas terkait apabila persoalan tersebut tidak memperoleh penyelesaian substantif.
“Kami berharap pimpinan PLN UID Sumut menunjukkan komitmen terhadap transparansi. Jika memang seluruh proses telah dilaksanakan sesuai aturan, keterbukaan justru akan memperkuat kepercayaan masyarakat,” tutup Johannes.
Transparansi BUMN Menjadi Sorotan
Keberatan yang diajukan LPM SULUH menjadi bagian dari upaya masyarakat sipil untuk memperoleh kejelasan mengenai informasi pengadaan, pelaksanaan, dan penerimaan yang berkaitan dengan kegiatan P2TL.
Publik kini menantikan tindak lanjut PLN UID Sumut atas keberatan tersebut, termasuk penjelasan mengenai informasi yang dapat dibuka, informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan hukum, serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat disampaikan kepada masyarakat.
Narahubung:
Johannes Sakti Sembiring
Sekretaris LPM SULUH
Tagar:
#BeritaIndonesia, #LPM SULUH, #PLN UID Sumut, #KeterbukaanInformasiPublik, #P2TL, #TransparansiBUMN, #AkuntabilitasPublik, #KomisiInformasi, #Pematangsiantar, #SumateraUtara


