KOTABUMI, LAMPUNG UTARA – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kotabumi kembali menuai perhatian publik. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola Dapur Naga Saga diprotes warga karena menu yang diterima dinilai tidak sebanding dengan standar anggaran dan kecukupan gizi yang telah ditetapkan pemerintah.
Sejumlah penerima manfaat melaporkan bahwa dalam tiga hari terakhir, paket makanan untuk kelompok rentan seperti ibu menyusui dan balita mengalami pengurangan komponen penting, khususnya protein hewani.
Untuk kategori ibu menyusui, warga menyebut hanya menerima satu kotak kecil susu, roti kemasan kecil, abon, dan kurma dalam wadah mika untuk jatah tiga hari. Sementara balita memperoleh dua susu kotak, empat roti, serta abon dan kurma dalam kemasan kecil.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai kesesuaian antara nilai anggaran harian yang diperkirakan sekitar Rp15.000 per porsi dengan realisasi menu di lapangan. Warga juga menyoroti tidak lagi adanya telur ayam dalam paket distribusi terbaru, padahal sebelumnya komponen tersebut rutin tersedia.
Secara nasional, program MBG berada dalam pengawasan Badan Gizi Nasional yang memiliki mandat menetapkan standar mutu, higienitas, dan kecukupan gizi bagi setiap mitra pelaksana.
Pelaksanaan program ini juga mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang menegaskan pentingnya pengawasan dan akuntabilitas program pemenuhan gizi.
Masyarakat berharap adanya evaluasi menyeluruh dan audit transparan terhadap pengelolaan anggaran serta kualitas distribusi makanan di tingkat SPPG. Program MBG dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga pelaksanaannya harus benar-benar sesuai standar dan tidak menyimpang dari tujuan awalnya.
Hingga berita ini disusun, pihak pengelola Dapur Naga Saga belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan tersebut. Warga meminta instansi terkait segera turun tangan guna memastikan program berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat optimal bagi penerima.(Apri)
MBG, Kotabumi, LampungUtara, BadanGiziNasional, TransparansiAnggaran,
