Lampung Utara – Di tengah kondisi keuangan daerah yang masih seret dan rakyat yang mengeluhkan sulitnya ekonomi, wacana sewa mobil dinas di Lampung Utara justru memicu sorotan publik. Harga kebutuhan pokok terus merangkak naik, infrastruktur jalan banyak yang rusak, dan pelayanan dasar masyarakat masih belum maksimal.
Namun, Ketua DPRD Lampung Utara, Yusrizal, menegaskan bahwa tidak ada masalah dengan adanya “sewa mobil dinas” di kabupaten setempat. Menurutnya, penggunaan mobil dinas atau sistem sewa kendaraan dinas bergantung pada kebijakan pejabat masing-masing dan tidak ada aturan yang dilanggar.
> “Saya sebagai Ketua DPRD Lampung Utara menggunakan mobil dinas, wakil hanya mendapatkan uang transport, dan anggota tidak,” ungkap Yusrizal saat dikonfirmasi awak media via WhatsApp pada Jumat (24/9/2025).
Ia menambahkan, pejabat memiliki pilihan untuk menggunakan mobil dinas atau memilih menyewa kendaraan, sesuai kebijakan kabupaten masing-masing.
> “Mau dia sewa atau menggunakan kendaraan dinas, terserah pejabat yang mau menggunakan. Tidak ada aturan yang melanggarnya,” pungkasnya.
Meski begitu, pernyataan tersebut menuai perbincangan karena dianggap kontras dengan realitas di lapangan. Saat masyarakat masih menjerit akibat keterbatasan lapangan kerja, tingginya angka kemiskinan, dan pelayanan publik yang belum memadai, kebijakan sewa mobil dinas justru dikhawatirkan menambah beban anggaran daerah.
Sejumlah aktivis dan warga menilai DPRD serta pemerintah daerah seharusnya lebih fokus pada kebutuhan mendesak rakyat dibanding mengalokasikan dana untuk sewa kendaraan pejabat. Situasi ini pun diprediksi akan terus menjadi sorotan publik, terlebih dalam masa efisiensi anggaran yang sedang digembar-gemborkan.
#LampungUtara #DPRD #MobilDinas #SewaMobilDinas #AnggaranDaerah #RakyatMenjerit #KebijakanPublik #SuaraRakyat #BeritaLampung
