Sumatera Utara — Ketua Umum Perisai Rakyat Nusantara (PRN), J. Frist Manalu, S.Kom., kembali melontarkan kritik tajam terhadap perilaku sebagian pejabat publik yang dinilainya semakin menjauh dari semangat pengabdian. Ia menyoroti kecenderungan pejabat yang lebih fokus pada kegiatan seremonial dan pencitraan, ketimbang menepati janji serta menjalankan tanggung jawab terhadap rakyat.
(Ket. Foto: Ketua Umum PRN, J. Frist Manalu, S.Kom.)
Menurut Frist Manalu, budaya politik simbolik kini kian mengakar di kalangan pejabat. Banyak di antara mereka yang lebih mengutamakan tampil di depan kamera dan menghadiri acara seremonial daripada bekerja langsung di lapangan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.
> “Setelah terpilih, banyak pejabat lupa arah perjuangan. Jabatan dijadikan panggung, bukan pengabdian. Rakyat hanya disuguhi gambar dan seremoni, sementara janji kampanye yang dulu diucapkan dengan lantang tak kunjung ditepati,” tegasnya saat ditemui di Pematangsiantar, Kamis (9/10/2025).
Ia menilai, politik yang seharusnya menjadi sarana perubahan kini justru bergeser menjadi ajang pencitraan diri. Banyak pejabat sibuk membangun opini di media sosial, sementara keluhan masyarakat di lapangan diabaikan.
> “Rakyat tidak menuntut kemewahan atau popularitas pejabatnya. Mereka hanya ingin melihat tindakan nyata — harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja terbuka, dan pelayanan publik yang adil,” ujarnya.
Lebih lanjut, Frist Manalu menegaskan bahwa keberhasilan seorang pejabat tidak dapat diukur dari seberapa sering tampil di acara seremonial, melainkan dari sejauh mana kebijakan dan kinerjanya memberikan dampak positif bagi masyarakat.
> “Kritik ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menyadarkan. Negara ini tidak butuh aktor politik, tetapi pemimpin sejati — mereka yang bekerja dalam senyap, bukan yang sibuk berswafoto di depan kamera,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan seluruh pejabat publik agar mengembalikan makna jabatan sebagai amanah rakyat, bukan sekadar panggung popularitas. Kepercayaan publik, menurutnya, merupakan modal utama dalam membangun bangsa dan menjaga keutuhan demokrasi.
> “Kalau janji kampanye hanya menjadi arsip, kepercayaan rakyat yang akan menjadi korban. Padahal, kepercayaan publik adalah fondasi utama demokrasi,” tutupnya dengan tegas.
Reporter: S. Hadi Purba
Editor: lady
#PRN, #JFristManalu, #PerisaiRakyatNusantara, #KritikSosial #PolitikBerintegritas, #PejabatUntukRakyat, #PengabdianTanpaPencitraan, #DemokrasiIndonesia, #SuaraRakyat, #BeritaIndonesia, #AktualDanFaktual, #PemimpinSejati, #BekerjaDalamSenyap, #RakyatButuhTindakan,
