Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang efisien dan terintegrasi. Melalui Forum Diskusi Aktual atau Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penyusunan Peta Jalan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Dashboard Data Terintegrasi”, BSKDN menegaskan langkah strategis menuju birokrasi modern berbasis data yang terukur.
Kegiatan yang digelar di Command Center BSKDN, Jakarta, Kamis (23/10/2025) ini menjadi bagian dari upaya pengembangan BSKDN Satu Data, sebuah inisiatif yang akan menjadi fondasi pengelolaan data terintegrasi untuk mendukung kebijakan publik berbasis bukti.
Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, menegaskan bahwa transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendasar bagi birokrasi agar tetap relevan, efektif, dan dipercaya publik.
> “FGD ini merupakan bagian penting dari upaya membangun birokrasi modern berbasis data, terintegrasi, dan digital. Melalui SPBE, kita ingin mewujudkan pemerintahan yang efisien sekaligus cerdas dalam memanfaatkan data untuk mendukung kebijakan publik,” ujar Yusharto.
Ia menjelaskan, penyusunan Peta Jalan SPBE BSKDN dan pengembangan Dashboard Data Terintegrasi adalah dua langkah konkret yang saling melengkapi. Peta jalan tersebut akan menjadi pedoman strategis bagi arah transformasi digital, mulai dari penguatan tata kelola sistem informasi hingga peningkatan kompetensi aparatur.
Sementara itu, Dashboard Data Terintegrasi berfungsi sebagai fondasi pengelolaan data internal BSKDN yang memungkinkan pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy) melalui informasi yang tersaji secara real-time.
> “Dashboard ini bukan sekadar tampilan data, tetapi menjadi alat analisis strategis bagi pimpinan dalam memantau kinerja, memetakan isu prioritas, dan mengarahkan kebijakan yang cepat serta tepat,” tambah Yusharto.
Dalam kesempatan tersebut, Rudiarto Sumarwono, Dosen Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, turut memaparkan konsep Smart Governance berbasis kecerdasan buatan (AI) dan era Singularity. Menurutnya, pemerintahan digital yang unggul ditandai oleh efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas tinggi.
> “BSKDN memiliki potensi besar menjadi pelopor kebijakan berbasis bukti. Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan baru dengan cara lama, melainkan dengan inovasi dan pengetahuan yang lebih maju,” ungkap Rudiarto.
Selain itu, hadir pula narasumber dari Pusat Kajian Analisis Data Universitas Budi Luhur, Gunawan Pria Utama, yang memaparkan materi mengenai arsitektur SPBE dan integrasi dashboard data. Sementara Boby Yonan Rhamadian, Kepala Bagian Program dan Umum Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri, membahas arsitektur SPBE Kemendagri serta integrasi antarunit kerja yang menjadi pondasi transformasi digital secara nasional.
Melalui kegiatan ini, BSKDN Kemendagri menegaskan tekadnya membangun sistem pemerintahan digital yang efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang cepat, tepat, serta berbasis data tunggal (single source of truth).
#BSKDN, #Kemendagri, #SPBE, #TransformasiDigital, #PemerintahanDigital, #SatuData, #SmartGovernance, #FGD, #BeritaIndonesia,
