Medan – Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumatera Utara, Mangapul Purba SE, M.I.Kom, mendesak Pemerintah Pusat segera menetapkan bencana longsor dan banjir yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sebagai bencana nasional.
Mangapul menegaskan bahwa kemampuan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota sudah jauh melampaui batas maksimal mengingat tingkat kerusakan yang sangat luas dan parah. “Bencana ini telah merusak fasilitas umum, memutuskan akses jalan dan jembatan, memutus aliran listrik di berbagai daerah, hingga menyebabkan stok air bersih langka. Banyak rumah rusak dan masyarakat kekurangan obat-obatan,” ujarnya kepada awak media pada 6 Desember.
Ia mengungkapkan bahwa masih banyak wilayah yang terisolasi dan belum tersentuh bantuan. Mobilitas kemanusiaan juga terhambat karena akses terputus. “Situasinya sangat kritis,” tegas Mangapul dari lokasi bencana di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Menurutnya, kondisi lapangan jauh lebih memprihatinkan dibanding laporan yang beredar. Alat berat sangat terbatas, perahu karet minim, dan logistik daerah tidak mencukupi. “Tanpa intervensi Pemerintah Pusat, mustahil penanggulangan bencana ini bisa berjalan cepat,” katanya.
Mangapul menilai sudah tidak ada alasan bagi Pemerintah Pusat untuk menunda penetapan status bencana nasional, terutama melihat ancaman lanjutan yang membayangi masyarakat terdampak. “Jika Pemerintah Pusat tidak segera turun tangan, korban akan terus bertambah, bukan hanya karena bencana alam tetapi juga kelaparan, penyakit, dan depresi. Rakyat berada di ambang bencana kemanusiaan berikutnya,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi kerja keras BPBD, pemerintah daerah, TNI, dan Polri yang telah berjuang maksimal meski kondisi di lapangan sangat berat. Namun Mangapul menegaskan bahwa skala bencana ini tidak mungkin ditangani hanya oleh pemerintah daerah. “Mereka sudah bekerja sangat keras dan kelelahan. Ini butuh kekuatan penuh dari Pemerintah Pusat,” tutupnya.
#BencanaSumatera, #MangapulPurba, #BencanaNasional, #SumutTanggapBencana, #BeritaIndonesiacom,
