NASIONAL :
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sabet penghargaan UHC Award 2023 berkat keberhasilannya memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada lebih dari 95% jumlah penduduk di wilayahnya. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14-3-23).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kotabumi, Wahyu Santoso mengungkapkan bahwa capaian Universal Health Coverage merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendukung keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayahnya masing-masing.
“Apresiasi setinggi-tingginya kami berikan kepada Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Bapak Agus Istiqlal dan Bupati Kabupaten Lampung Utara, Bapak Budi Utomo karena telah berhasil memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi lebih dari 95% jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Lampung Utara,” ujar Wahyu.
Lebih jauh Wahyu menjelaskan bahwa per tanggal 01 Maret 2023 capaian kepesertaan di Kabupaten Pesisir Barat adalah sebesar 173.712 jiwa penduduk dan capaian kepesertaan di Kabupaten Lampung Utara adalah sebesar 643.224 jiwa penduduk.
“Hal ini tentu tak lepas dari dukungan berbagai pihak sehingga predikat UHC dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Lampung Utara. Kami sangat mengapresiasi kerja sama dan koordinasi yang terjalin dengan baik antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah selama ini. Kami harap capaian UHC ini juga akan segera diwujudkan oleh kabupaten lainnya,” sambungnya.
Penghargaan UHC Award 2023 ini diberikan kepada 22 Provinsi, 334 Kabupaten dan Kota yang telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Dengan tercapainya UHC di setiap daerah, Wapres juga mengapresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022, salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target RPJMN. Target tersebut yaitu 98% penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada tahun 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. Sampai dengan 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90% dari seluruh penduduk Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada Pemerintah Daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS. Namun Ghufron menekankan tercapainya predikat UHC juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
“Untuk itu, BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit). BPJS Kesehatan mendorong Kementerian dan Pemda terkait dalam hal memenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, dimanapun peserta itu berada,” ujar Ghufron.
Ghufron juga mengungkapkan pihaknya mendorong Pemda lain untuk dapat segera mengejar cakupan kepesertaan di daerahnya dan diintegrasikan dengan Program JKN-KIS. Sebab, salah satu keuntungan Program JKN-KIS adalah memiliki asas portabilitas dan dapat dimanfaatkan meskipun dalam keadaan sehat.
“Masyarakat bisa berobat di seluruh wilayah Indonesia ketika membutuhkan. Perwakilan kantor kami di tiap kabupaten/kota diharapkan mempermudah sinergi dengan Pemda, kami sangat siap berkolaborasi dan bersama mewujudkan UHC di Indonesia,” ujar Ghufron. BI
