LAMPUNG UTARA (RW) :
Selain jaringan, penetapan Aplikasi informasi Monitoring dan Evaluasi Desa (Simondes) via online berbasis internet yang mulai dikenalkan di Lampung Utara pada Mei 2024 lalu, terkendala sumber daya manusia (SDM).
Kepela Desa Kota Agung, Kecamatan Sungkai Selatan, Hendri Kalnopi, di ruang kerjanya beberapa hari lalu mengatakan di 2022, sarana untuk daya dukung penerapan aplikasi Simondes pernah dianggarkan melalui dana desa (DD) . Tapi, di coret dengan pertimbangan saat itu SDM dalam mengoperasionalkannya.
“Untuk input data, tidak semua operator desa memahaminya,” ujarnya
Karenanya, literasi pengelolaan Simondes yang dikaitkan dengan SDM, sangat penting. Sebab, hal itu berkaitan dengan tata cara pelaporan data yang akan disajikan.
“Pengelolaan Simondes tidak bisa dilepaskan dari pembangunan SDM yang ada di desa,” kata dia kembali.
Baginya, penguatan literasi desa dapat menjadi salah satu tolok ukur untuk penyajian data di Simondes. Sebab itulah pihaknya sangat mendukung bila ada program literasi pengelolaan Simondes yang mengarah kepada peningkatan kualitas SDM di wilayah.
“SDM merupakan modal utama
dalam pengelolaan Simondes, ” tuturnya kembali.
Di singgung keluhan kepala desa tentang lemahnya jaringan internet. Bahkan, di beberapa titik wilayah desa ada yang tidak mendapatkan akses atau blank area.
Dia mengaku, hal itu pernah di bahas dalam agenda rapat di Kominfo.
“Pihak Kominfo telah menyampaikan secara bertahap akan segera mencari solusi untuk mengatasi lemahnya jaringan internet yang terjadi di desa,” kata dia menambahkan.
Untuk diketahui, Aplikasi Simondes, ditujukan untuk mempermudah penyusunan perencanaan pembangunan desa, tertib administrasi pemerintahan, peningkatan layanan publik masyarakat yang berkualitas, pengelolaan aset desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan Bumdes.
Dengan itu, diharapkan akan membentuk tata kelola pemerintahan desa yang profesional efektif, efisien, terbuka serta bertanggung jawab yang nantinya akan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa. YUD
