Redaksi Berita Indonesia — Jakarta
Penegakan hukum di Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Dari ruang sidang pengadilan hingga halaman media sosial, masyarakat menilai bahwa hukum belum sepenuhnya menjadi panglima. Namun, di balik persepsi itu, bagaimana sebenarnya “menghitung” penegakan hukum di negeri ini?
—
⚖️ Di Atas Kertas: Angka yang Menjanjikan
Secara statistik, lembaga penegak hukum mencatat peningkatan kinerja. Data Mahkamah Agung menunjukkan penyelesaian perkara pidana meningkat tiap tahun. Kepolisian pun melaporkan lebih dari 240 ribu kasus berhasil ditangani sepanjang 2024.
KPK juga mengklaim masih produktif dengan lebih dari 120 kasus korupsi ditindaklanjuti selama dua tahun terakhir. Di atas kertas, angka-angka itu menunjukkan geliat positif.
Namun, angka belum tentu mencerminkan rasa keadilan. Di balik grafik peningkatan, publik masih merasakan ketimpangan perlakuan hukum: tajam ke bawah, tumpul ke atas.
—
🧩 Fakta Lapangan: Ketimpangan dan Kepercayaan Publik
Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada pertengahan 2025 mencatat, hanya 46% masyarakat percaya pada aparat penegak hukum. Angka ini menurun dibanding tahun sebelumnya.
Sementara itu, Indeks Rule of Law versi World Justice Project menempatkan Indonesia di posisi 64 dari 142 negara, dengan skor 0,55 dari 1,0 — menandakan masih lemahnya akuntabilitas dan integritas lembaga hukum.
Masalah klasik pun belum tuntas: korupsi, intervensi politik, serta ketidaksetaraan hukum yang masih membayangi sistem peradilan.
—
💬 Ahli Bicara: Hukum Masih Butuh Keberanian
Pakar hukum Universitas Indonesia, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, menilai penegakan hukum di Indonesia sering kali berhenti pada formalitas.
> “Kita terlalu sibuk mengejar kepastian hukum, tapi melupakan keadilan hukum. Hukum seharusnya tidak hanya menegakkan pasal, tetapi menegakkan nurani,” ujarnya.
Menurutnya, keberanian untuk menindak pelaku hukum tanpa pandang bulu masih menjadi ujian terbesar bagi Indonesia.
—
🔍 Menuju Penegakan Hukum yang Seimbang
Untuk benar-benar “menghitung” penegakan hukum di Indonesia, tidak cukup dengan statistik. Ukuran sesungguhnya adalah kepercayaan publik dan rasa adil yang dirasakan masyarakat.
Selama hukum masih bisa ditawar oleh kekuasaan dan uang, maka angka-angka capaian hanya akan menjadi catatan administratif, bukan cermin keadilan.
—
📢 Kesimpulan
Penegakan hukum di Indonesia masih berada di persimpangan: antara kemajuan teknis dan krisis kepercayaan.
Di satu sisi, sistem hukum semakin digital, proses peradilan makin cepat, tapi di sisi lain, keadilan substantif masih jauh dari harapan.
Dan seperti kata pepatah lama — di negeri hukum, yang lemah harus kuat, dan yang kuat harus tunduk pada hukum.
—
Redaksi: berita-indonesia.com
#PenegakanHukum, #AnalisisBerita #BeritaIndonesia, #HukumAdil #RuleOfLaw #KeadilanUntukSemua #RedaksiBeritaIndonesia,
