Lampung Utara — Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan berita-indonesia.com kepada tiga pejabat yang diduga mengetahui detail penggunaan anggaran Sekretariat DPRD Lampung Utara tahun 2022 senilai hampir Rp3 miliar, kembali menemui jalan buntu.
Mantan Ketua DPRD Lampura yang kini menjabat Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, tidak menjawab pesan yang dikirimkan. Hal serupa juga terjadi pada Wansori, mantan Ketua DPRD periode akhir 2022, serta Alamsyah, mantan Sekretaris Dewan pada tahun anggaran yang sedang diselidiki. Hingga berita ini diturunkan, ketiganya belum memberikan komentar apa pun.
Sikap bungkam para pejabat ini justru menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat, mengingat kasus dugaan penyimpangan anggaran tersebut kembali ditangani Kejaksaan Tinggi Lampung setelah lama mandek.
Seorang pemerhati hukum yang juga berprofesi sebagai pengacara, Septiawan Hermawan, S.H, menilai diamnya para pejabat bukan hanya tidak etis, tetapi turut memperbesar tanda tanya publik.
> “Ini menyangkut uang negara, uang dari pajak rakyat. Mereka punya kewajiban moral dan hukum untuk memberikan penjelasan,” tegas Septiawan.
Menurutnya, transparansi dari pejabat yang terlibat dalam proses anggaran sangat penting agar tidak terjadi dugaan pengelakan tanggung jawab. Ia juga menyarankan agar media tidak berhenti pada upaya konfirmasi ke pihak-pihak yang memilih diam.
> “Kalau mereka tidak mau memberikan jawaban, tanya langsung saja kepada Bapak Kajati Lampung, Danang Suryo Wibowo. Beliau pasti tahu perkembangan kasusnya,” ujarnya.
Kasus anggaran Sekretariat DPRD Lampura tahun 2022 mengemuka kembali setelah laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ketidaksesuaian penggunaan anggaran hingga Rp2,879 miliar. Temuan tersebut mencakup perjalanan dinas fiktif, pertanggungjawaban yang tidak sesuai kondisi, dan biaya penunjang lain yang tidak dapat dibuktikan.
Kejati Lampung diketahui telah memanggil sejumlah saksi pada 6–7 November 2025, termasuk pejabat bank, pegawai BPKAD, dan staf Sekretariat DPRD. Namun, hingga kini belum ada pejabat tingkat pimpinan yang memberikan pernyataan terbuka.
Publik Lampung Utara pun berharap penyelidikan tidak berhenti pada level staf, tetapi mengungkap peran semua pihak yang terlibat, terutama pejabat yang bertanggung jawab pada periode anggaran tersebut.
Laporan:(lady)
#DPRDLampura, #LampungUtara, #KejatiLampung, #KasusAnggaran, #AuditBPK, #TransparansiAnggaran, #BeritaIndonesia, #Investigasi ,#Hukum, #Antikorupsi,
