KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri ungkap daftar provinsi terkorup di Indonesia dari tahun 2004 hingga 2020. Ternyata ini provinsi yang jadi juara!
Komjen Firli Bahuri menyebut dari 34 provinsi di Indonesia, ada 26 provinsi yang mengalami kasus korupsi.
“Dari sebaran 34 provinsi, 26 daerah itu pernah terlibat korupsi, ini memprihatinkan bagi kita,” ujar Firli dalam webinar dengan seluruh calon kepala daerah dengan tema ‘Mewujudkan Pimpinan Daerah Berkualitas Melalui Pilkada Serentak yang Jujur Berintegritas’, Selasa (20/10/2020).
KPK kemudian membuat daftar provinsi terkorup dengan data yang diambil dari kasus korupsi di tahun 2004 hingga 2020.
Simak daftar selengkapnya di bawah ini!
Provinsi Terkorup di Indonesia Menurut KPK
KPK menyatakan dari 26 provinsi, provinsi terkorup di Indonesia pada tahun 2020 jatuh pada Jawa Barat dengan 101 kasus.
Posisi kedua daftar ini kemudian diduduki oleh Jawa Timur dengan 93 kasus dan Sumatera Utara dengan 73 kasus.
Mengetahui Jawa Barat mendapatkan posisi pertama dalam provinsi terkorup, Firli kemudian mengingatkan seluruh jajaran DPRD Jawa Barat.
Firli berharap, seluruh jajaran DPRD Jabar tidak melakukan korupsi dan meminta para legislator untuk mewaspadai titik rawan korupsi.
“Ada empat tahapan dalam tugas dewan terkait penganggaran. Dari empat tahapan tersebut, semua rawan korupsi. Mulai dari penyusunan, persetujuan, dan pengesahan ada kerawanan. Pelaksanaannya juga ada, terakhir pengawasannya ada kerawanan juga,” kata Firli, seperti dilansir dari bisnis.com.
Firli juga menambahkan modus korupsi yang paling sering dilakukan di Indonesia adalah pemerasan, gratifikasi, dan penyuapan.
Daftar Provinsi Terkorup di Indonesia Tahun 2020
Dilansir dari liputan6.com, berikut adalah daftar lengkap provinsi terkorup di Indonesia menurut KPK:
Jawa Barat 101 kasus
Jawa Timur 93 kasus
Sumatera Utara 73 kasus
Riau dan Kepulauan Riau 64 kasus
DKI Jakarta 61 kasus
Jawa Tengah 49 kasus
Lampung 30 kasus
Sumatera Selatan 24 kasus
Banten 24 kasus
Papua 22 kasus
Kalimantan Timur 22 kasus
Bengkulu 22 kasus
Aceh 41 kasus
Nusa Tenggara Barat 12 kasus
Jambi 12 kasus
Sulawesi Utara 10 kasus
Kalimantan Barat 10 kasus
Sulawesi Tenggara 10 kasus
Maluku 6 kasus
Sulawesi Tengah 5 kasus
Sulawesi Selatan 5 kasus
Nusa Tenggara Timur 5 kasus
Kalimant
an Tengah 5 kasus
Bali 5 kasus
Sumatera Barat 3 kasus.
