Pematang Siantar Dorongan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi
Dalam semangat penguatan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel, tiga advokat yakni Pondang Hasibuan, Erni Juniria Harefa, dan Ruth Angelia Gusar secara terbuka menyatakan dukungan terhadap kinerja Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bara Hati Indonesia di bawah kepemimpinan Ketua Umum Rikkot Damanik untuk periode 2026–2031.
Prinsip Good Governance Jadi Sorotan
Dalam pernyataannya, ketiga advokat tersebut menegaskan bahwa arah kebijakan organisasi harus berlandaskan prinsip good governance, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas.
Mereka menegaskan bahwa dukungan yang diberikan bukanlah bentuk pembenaran tanpa kritik, melainkan dorongan konstruktif agar kepengurusan DPP mampu menjalankan program kerja secara terbuka dan terukur.
“Dukungan ini adalah bentuk komitmen kami sebagai praktisi hukum untuk mengawal jalannya organisasi agar tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan publik. Kami berharap seluruh kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara transparan,” ujar salah satu advokat dalam keterangan tertulisnya.
Tiga Poin Penting yang Didorong
Lebih lanjut, mereka juga mendorong agar DPP Bara Hati Indonesia di bawah kepemimpinan Rikkot Damanik mampu:
Menyusun program kerja yang realistis dan berdampak luas bagi masyarakat
Membuka ruang partisipasi publik dalam setiap kebijakan strategis
Menghindari praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan
Peran Pengawasan dari Masyarakat Sipil
Dalam perspektif pemerintahan, dukungan ini dinilai sebagai bentuk partisipasi aktif elemen masyarakat sipil dalam mengawal organisasi kemasyarakatan agar tetap berjalan sesuai prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
Kolaborasi antara advokat dan organisasi diharapkan mampu menciptakan sistem pengawasan internal yang kuat dan berintegritas.
Tetap Kritis terhadap Penyimpangan
Meski menyatakan dukungan, ketiga advokat tersebut menegaskan akan tetap bersikap kritis terhadap setiap kebijakan yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan transparansi.
“Kami tidak akan ragu untuk memberikan kritik apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan program kerja,” tegas mereka.
Harapan untuk Kepemimpinan Baru
Dengan adanya dukungan yang disertai sikap kritis ini, diharapkan kepemimpinan DPP Bara Hati Indonesia periode 2026–2031 dapat menjadi contoh organisasi yang profesional, terbuka, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
(S.hadi purba)
#BaraHatiIndonesia, #Transparansi, #GoodGovernance, #Advokat, #Organisasi, #Akuntabilitas, #PematangSiantar
