Denpasar –Di saat masyarakat menghadapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan antrean panjang di sejumlah SPBU, jajaran PT Pertamina Patra Niaga justru menggelar agenda eksklusif di Bali. Hasil investigasi di lapangan mengungkap fakta yang berbanding terbalik dengan narasi efisiensi yang digaungkan pemerintah pusat.
Instruksi efisiensi anggaran yang ditekankan kepada seluruh BUMN tampaknya belum sepenuhnya dijalankan. Temuan di lapangan menunjukkan adanya kegiatan berskala mewah yang berlangsung di tengah persoalan distribusi BBM di berbagai daerah.
Pada Sabtu, 11 April 2026, sebuah arena padel di kawasan Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, diketahui dipesan penuh sejak pagi hingga sore hari. Kegiatan berlangsung tertutup dan melibatkan sejumlah pejabat internal perusahaan serta mitra kerja.
Rangkaian kegiatan bahkan telah dimulai sejak Jumat malam, 10 April 2026. Puluhan agen dan mitra BBM dari wilayah Kalimantan diterbangkan ke Bali dan mengikuti jamuan makan malam di kawasan Tibubeneng, Kuta Utara.
Dokumen Internal Bongkar Fakta Kegiatan
Fakta ini diperkuat oleh dokumen internal yang diperoleh dari seorang whistle blower, berupa undangan resmi bertajuk “Evaluasi Kinerja Agen 2025 se-Kalimantan.”
“Dokumen ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut memang dirancang secara resmi dan melibatkan pembiayaan penuh,” ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya.
Namun, hasil penelusuran menunjukkan adanya pergeseran substansi kegiatan. Agenda yang seharusnya berfokus pada evaluasi kinerja justru didominasi aktivitas non-formal seperti olahraga padel dan jamuan eksklusif.
Investigasi juga mencatat kehadiran Oos Kosasih selaku VP Industrial & Marine Fuel Business PT Pertamina Patra Niaga. Kehadiran pejabat strategis ini memperkuat dugaan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda resmi perusahaan.
Kontras dengan Kondisi Rakyat
Situasi ini dinilai kontras dengan kondisi di berbagai daerah, di mana masyarakat masih harus mengantre panjang untuk mendapatkan BBM akibat keterbatasan pasokan.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM sebelumnya telah menginstruksikan efisiensi anggaran secara ketat, termasuk pembatasan kegiatan non-esensial di lingkungan BUMN.
“Kegiatan dengan pembiayaan penuh dan fasilitas eksklusif di tengah krisis distribusi tentu menimbulkan pertanyaan besar terkait prioritas perusahaan,” ujar seorang pengamat kebijakan energi.
Sorotan Terhadap Tata Kelola BUMN Energi
Temuan ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dengan implementasi di lapangan. Sebagai subholding yang memegang peran vital dalam distribusi energi nasional, PT Pertamina Patra Niaga kini berada di bawah sorotan.
Bukan hanya terkait penggunaan anggaran, tetapi juga menyangkut sensitivitas terhadap kondisi masyarakat yang masih berjuang mendapatkan akses BBM secara layak.
(S.Hadi.Purba/rel)
#Pertamina,#BBM,#Bali,#Investigasi,#BUMN,#EfisiensiAnggaran,#EnergiNasional
