LAMPUNG UTARA (berita-indon
esia.com):
Dugaan mark up pengadaan barang dan kegiatan dana desa (DD) tahun anggaran (TA) 2022, di Desa Pekurun Udik, Kecamatan Abung Pekurun, mencuat. Di duga, dampak kerugian negara akibat mark up, pengadaan barang dan kegiatan di desa tersebut, mencapai ratusan juta rupiah.
Merujuk data, pencairan Realisasi Pelaksanaan Pembangunan Desa terbagi tiga termin dan dugaan itu, dapat di nilai dari aitem-aitem barang maupun kegiatan yang terlampir di DD TA 2022 yang telah dicairkan dalam satu tahun anggaran.
Untuk termin pertama pencairan sebesar Rp202.510.000,- , dicairkan 24 Maret 2022.
Tahap ke dua sebesar Rp202.510.000,- dicairkan 16 Juni 2022 dan tahap ke tiga, sebesar Rp101.255.000,- ditanggal 6 Desember 2022.
Pada dana, penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Pencegahan Covid dan Satgas) DD TA 2022, dianggarkan Rp 92,748,000,- , dengan rincian:
Di tahap 1, dicairkan dana untuk penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Lainnya (Pencegahan Covid dan Satgas) Sebesar Rp 14.400.000,-, tahap ke dua dicairkan kembali dana Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp39.174.000,- dan tahap ke tiga, dicairkan anggaran yang sama sebesar Rp39.174.000,- .
Dan, yang menjadi pertanyaan, rincian penggunaan anggaran. Apakah benar digunakan untuk aitem kegiatan maupun pengadaan sebagai mana mestinya…? Sebab, , di TA 2020 dan TA 2021, anggaran yang sama diluncurkan dengan dana yang cukup besar. Sehingga, sarana dan prasarana aitem kegiatan secara umum untuk kegiatan desa siaga Covid-19 telah terpenuhi.
Selain itu, pengadaan barang untuk Mebelair Kantor (Pengadaan Lemari Besi) dengan total anggaran sebesar Rp6. 000.000,-
Pada tahap pertama, diluncurkan anggaran untuk Mebelair Kantor (Pengadaan Lemari Besi ) sebesar Rp2.000.000, -. Di tahap ke dua, luncuran dengan aitem kegiatan yang sama sebesar Rp2. 000.000,- dicairkan dan
tahap ke tiga, untuk Mebelair Kantor (Pengadaan Lemari Besi) untuk lemari besi, kembali dicairkan, sebesar Rp2.000.000,-
Berarti, diruang kantor balai desa mestinya ada tiga lemari besi yang tersedia hanya saja, bagaimana wujud fisiknya, apakah hanya ada satu…?
Untuk pengadaan prasarana kantor (pengadaan printer), total anggaran yang dicairkan sebesar Rp12. 000.000,- . Dengan rincian: tahap pertama Rp4.000.000,-, tahap ke dua, dicairkan Rp4. 000.000,- dan tahap ke tiga, sebesar Rp4.000.000,-.
Sementara, harga printer standar di toko online berkisar Rp1.850.000,-/unit s/d Rp2.000.000,-/unit. Secara fisik, berarti mestinya ada 6 unit printer yang tersedia.
Di balai desa, hanya ada satu printer, sisanya ke mana… ?
Untuk pengadaan Laptop, total anggaran yang dicairkan Rp16. 000.000,-.
Pencairan terbagi menjadi dua kali. Yakni: Rp8. 000.000,- di tahap ke dua dan
Rp8. 000.000,- di tahap ke tiga. Sementara, kisaran harga laptop perunit berkisar Rp3,5 juta s/d Rp4 juta.
Pengadaan fisik di kantor, hanya terlihat satu unit laptop, bagaimana dengan barang yang lain…?
Untuk administrasi, ada keganjilan di beberapa aitem kegiatan. Hal itu, di nilai dari beberapa kegiatan. Di Tahap pertama untuk kegiatan Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.
Di anggaran Dokumen Pemetaan Kemiskinan Desa secara Partisipatif (Update IDM, Operator Siskeudes, Operator SIKSNG) sebesar Rp6.000.000,-.
Anggaran Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
Dokumen Perencanaan Desa (Penyusunan Dokumen RPJM dan RPJMDes), sebesar
Rp3.050.000,-.
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
Dokumen Keuangan Desa (Penyusunan APBDES, APBDes Perubahan dan LPJ) sebesar. Rp6.125.000,-.
Di tahap dua, dicairkan kembali anggaran penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk warga, dll) sebesar Rp6.500.000,- .
Dan, di tahap ke tiga, ada pencairan untuk kegiatan Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)
Dokumen Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) (Update Profil) sebesar Rp
Rp4.122.000,-.
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
Poster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya (Poster Baleho, APBDes dan LPJ serta pemberitaan Pembangunan desa) sebesar Rp6.500.000,-.
Untuk kegiatan Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.
Anggaran, Dokumen Pemetaan Kemiskinan Desa secara Partisipatif (Update IDM, Operator Siskeudes, Operator SIKSNG) sebesar Rp15.000.000,-.
Padahal, bila di tilik dari aitem kegiatan yang dilakukan kegiatan tersebut hanya satu kegiatan yang di pilah-pilah, menjadi beberapa aitem dan diduga anggaran kegiatan tersebut mark-up.
Dimungkinkan, kerugian negara akibat
pengadaan barang dan pelaksanaan kegiatan di Desa Pekurun Udik, rugikan keuangan negara mencapai puluhan Juta rupiah.
Sampai berita diturunkan, belum ada konfirmasi dari pihak terkait. TIM
